Sistem Satu Pintu Pengumpulan Royalti Musik di Indonesia

Ditjen Kekayaan Intelektual Indonesia (Kantor Kekayaan Intelektual Indonesia) dan National Collective Management Organization (NCMO) bersama dengan 8 (delapan) Collective Management Organization (CMO) seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO dan SMI menyepakati “Deklarasi Bali” di Bali pada 26 April 2019.

Salah satu alasan yang melatarbelakangi lahirnya “Deklarasi Bali” adalah persoalan kebingungan terkait lembaga mana antara NCMO dan CMO yang berwenang mengumpulkan royalti musik dari pengguna. Dalam hal ini, melalui “Deklarasi Bali”, NCMO dan CMO telah sepakat bahwa pengumpulan royalti musik akan menggunakan sistem satu pintu melalui NCMO sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan, merakit, dan mendistribusikan royalti musik dari pengguna yang menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial yang sesuai dengan amanat Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2016.

Selanjutnya, tujuan dibentuknya “Deklarasi Bali” tidak hanya untuk menunjuk lembaga yang berhak untuk memungut royalti tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan Pencipta atau pemegang hak cipta. Di Indonesia, potensi pendapatan yang berasal dari royalti musik cukup menjanjikan. Namun karena pengelolaan pengumpulan royalti musik yang tidak teratur, Pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait tidak dapat memperoleh penghasilan yang maksimal. Semoga melalui “Deklarasi Bali” ini, potensi royalti musik secara maksimal dapat dicapai dan didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan oleh NCMO sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2016.

Baca juga : Reaksi Musisi Indonesia Pada Aturan Seputar Royalti Musik