A software pirate in Indonesia can be jailed for seven years

Indonesia has been labeled red in the international community for the free distribution of software, music, films and other pirated content. These pirated goods even swing freely in and out of Jakarta’s Soekarno-Hatta International Airport. In fact, the Intellectual Property Rights Protection Law has been implemented. This is why consultant company indonesia is needed.

“The maximum sentence (perpetrators of piracy) can be up to seven years in prison,” explained the Head of the Enforcement Section of the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Marudut Manurung, after giving outreach at terminal 2 of Soekarno-Hatta Airport, Thursday (20/3 / 2014).

The provisions for criminal acts against copyright infringement itself are listed in article 72 with a minimum fine of IDR 1 million or a minimum imprisonment of one month or a maximum fine of IDR 5 billion or seven years imprisonment. Meanwhile, those who circulate or sell pirated goods will be punished with a maximum of five years in prison, or a fine of Rp. 500 million.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, sudah ada dalam undang-undang. Khusus hak cipta program komputer tercantum dalam UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, dimana hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi sejumlah pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hari ini tepat hari kedua, Ditjen HKI Kemenkumham bekerja sama dengan pihak otoritas PT Angkasa Pura II dan Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan sosialisasi dan edukasi terkait HKI di kawasan Bandara Soekarno Hatta, yang sebelumnya juga pernah dilaksanakan pada 23 September 2013.

Pemeriksaan ini adalah upaya Ditjen HKI, Polres Bandara, dan Angkasa Pura II untuk mengkampanyekan “Indonesia Tolak Barang Palsu dan Bajakan”, agar masyarakat bisa sadar pentingnya penghargaan HKI. Khususnya terkait hak merek dan hak cipta, seperti piranti lunak komputer.

“Saat ini karena kita kerjasama dengan MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan), sasarannya microsoft saja,” jelas dia.

Sosialisasi ini pun bertujuan untuk merubah citra buruk Indonesia, yang telah dicap merah oleh kalangan internasional karena bebasnya software bajakan masuk ke Indonesia.

Dalam sosialisasi dan edukasi ini, para penumpang maupun calon penumpang di terminal dua Bandara Soekarno-Hatta diminta dengan sukarela untuk diperiksa laptop maupun notebooknya.

“Dengan kerelaan kita minta dari yang bersangkutan untuk bersedia membuka dan menunjukan laptop yang ada di atasnya. Kita tidak memaksa, karena sifatnya sosialisasi bukan penindakan,” jelas Marudut.

Marudut menuturkan, untuk mengetahui mana barang bajakan dan asli akan dicek melalui lisensi produk. “Kalau dari barangnya ada tulisan lisensi dari Microsoft, kalau itu tidak ada berarti pelanggaran.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *